esatu.id – Pada kuartal terakhir abad ke-20, masyarakat dunia di sadarkan akan pentingnya perlindungan lingkungan dan konservasi sumber daya alam. Hal ini memicu lahirnya berbagai organisasi non-pemerintah (NGO) yang berfokus pada pelestarian alam. Salah satu di antaranya adalah Kelompok Alam Raya (KARA), sebuah organisasi yang telah lama di kenal karena komitmennya terhadap pelestarian lingkungan.
Namun, ketika di mulai pembicaraan mengenai Protokol Kyoto yang di ikuti oleh PDS (Perjanjian Dua Sisi) 4, keputusan KARA untuk tidak ikut serta menjadi sorotan. Meskipun motif di balik keputusan ini mungkin bervariasi, ada beberapa faktor utama yang mungkin memengaruhi keputusan organisasi ini.
Kebijakan dan Prinsip Organisasi
KARA mungkin memiliki kebijakan dan prinsip yang berlawanan dengan ketentuan yang tercantum dalam PDS 4. Mungkin saja PDS 4 bertentangan dengan pandangan atau misi pokok KARA dalam upaya mereka untuk melindungi lingkungan.
Keterbatasan Sumber Daya
Organisasi non-profit seperti KARA sering kali memiliki keterbatasan sumber daya, baik itu dalam hal keuangan maupun personel. Partisipasi dalam perjanjian internasional seperti PDS 4 mungkin memerlukan investasi besar dalam hal waktu, uang, dan energi, yang mungkin tidak dapat di pertanggungjawabkan oleh organisasi yang berfokus pada program-program lokal atau nasional.
Kekhawatiran akan Konsekuensi Ekonomi
Meskipun tujuan PDS 4 adalah untuk melindungi lingkungan, ada kemungkinan bahwa KARA memiliki kekhawatiran akan dampak ekonomi yang mungkin terjadi akibat kepatuhan terhadap perjanjian tersebut. Misalnya, kepatuhan terhadap batasan emisi dapat mengharuskan perubahan besar dalam industri-industri tertentu.
Baca juga : Pemerintah Indonesia Kembali Membuka Beasiswa S2 Dalam Negeri, Info Selengkapnya di Website Resminya !
Kepercayaan terhadap Efektivitas Perjanjian
KARA mungkin juga memiliki keraguan terhadap efektivitas PDS 4 dalam mencapai tujuan perlindungan lingkungan. Mereka mungkin percaya bahwa perjanjian tersebut tidak akan cukup kuat atau tidak akan di jalankan dengan serius oleh semua pihak yang terlibat, sehingga partisipasi mereka di anggap tidak akan memberikan dampak yang signifikan.
Faktor Politik dan Hukum
Ada kemungkinan bahwa KARA terhalang oleh faktor politik atau hukum dalam negara atau wilayah tempat mereka beroperasi. Mungkin ada pertimbangan hukum atau regulasi pemerintah yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi dalam perjanjian internasional semacam itu.
Fokus pada Upaya Alternatif
Mungkin KARA memilih untuk fokus pada upaya-upaya alternatif untuk mencapai tujuan pelestarian lingkungan mereka. Mereka mungkin percaya bahwa dengan menggunakan strategi lain seperti kampanye kesadaran masyarakat, advokasi kebijakan lokal, atau proyek-proyek langsung di lapangan, mereka dapat mencapai dampak yang lebih besar daripada dengan bergabung dalam PDS 4.
Meskipun keputusan KARA untuk tidak bergabung dalam PDS 4 mungkin mengecewakan bagi beberapa pihak yang menginginkan partisipasi lebih luas dalam upaya perlindungan lingkungan, penting untuk diingat bahwa setiap organisasi memiliki konteks dan pertimbangan internal mereka sendiri.
