DPRD Kuningan menyerahkan hasil rekomendasi pansus tunda bayar APBD 2022, melalui rapat paripurna kepada Bupati Acep Purnama. Selain itu, hasil pansus juga menuliskan akar permasalah, untuk dievaluasi, yang menjadi PR pemerintah, di tahun anggaran 2023. Dari rapat ini diketahui, total utang yang harus dibayar Pemkab di akhir 2022, mencapai lebih dari 245 miliar rupiah.
DPRD Kuningan menyerahkan hasil rekomendasi pansus tunda bayar APBD 2022, melalui rapat paripurna kepada Bupati Acep Purnama, Selasa 13 Juni 2023.
Hasil pansus menuliskan akar permasalahan yang harus dievaluasi, diantaranya penyebab membengkaknya utang, yang jadi pekerjaan rumah pemerintah, di tahun anggaran 2023.
Dari penyampaian juru bicara DPRD, diketahui total utang yang harus dibayar Pemkab di akhir 2022, mencapai lebih dari 245 miliar rupiah. Utang jangka pendek ini tentu saja harus dibayar pada tahun anggaran 2023.
Hal ini sebabkan defisit anggaran, dari rencana pendapatan belanja daerah 2,9 triliun, yang terealisasi 2,6 triliun atau 89 persen. Melesetnya perhitungan ini disebabkan tidak tercapainya target pendapatan asli daerah 2022.
Baca Juga: Tunda Bayar Kontraktor Siap Dibayarkan
Diantara sumber PAD yang menjadi sorotan pansus, diantaranya penerimaan pajak mineral bukan logam, yang tercapai 7 persen, kemudian retribusi jasa pelayanan RSUD Linggarjati, retribusi pemakaian kekayaan daerah, hingga retribusi tempat khusus parkir dan jasa giro.
DPRD menilai, tunda bayar disebabkan target kenaikan PAD yang tidak terukur, serta kenaikan target PAD tidak dibahas dalam banggar. Belanja daerah juga berpengaruh pada tunda bayar.
DPRD juga menyinggung tidak dilakukannya rasionalisasi belanja daerah, yang berakibat tidak terbayarnya belanja di sejumlah pos.
Sejauh ini, Pemkab telah melaksanakan kewajiban melalui skema pembayaran sejak awal 2023.
DPRD memrediksi masalah tunda bayar dapat terulang di tahun ini, jika 13 rekomendasi perbaikan tak dilakukan eksekutif. Diantaranya rasionalisasi target PAD, dan eksekutif harus menempatkan SDM yang kompeten di setiap SKPD, supaya target PAD tercapai.
