Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, menekankan kepada calon pemimpin baik di tingkat pusat hingga daerah tidak mengkampanyekan sekolah gratis. Pasalnya, guna pengembangan pendidikan, tidak bisa hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah, melainkan juga harus dibantu salah satunya lewat komite.
Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, menggelar kunjungan kerja SMKN 1 Mundu Kabupaten Cirebon, Selasa pagi. Dalam kegiatan itu, dibahas berbagai persoalan, mulai dari penggunaan anggaran hingga kesejahteraan para guru khususnya honorer.
Kepala SMKN 1 Mundu, Ikhwanudin mengatakan, penggunaan anggaran ditiap sekolah berbeda. Salah satunya di sekolah menengah kejuruan (SMK) tidak bisa disamakan dengan sekolah umum. Maka untuk pengembangan pendidikan siswa SMK diperlukan keleluasaan dalam penggunaan anggaran agar pengembangan pendidikan siswa bisa dimaksimalkan.
Ikhwan berharap agar DPRD provinsi membuat regulasi khusus penggunaan anggaran SMK lantaran SMK menjadi kewenangan Pemprov. Jika sekolah hanya mengandalkan bos dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, tidak akan cukup. Maka untuk memaksimalkan kualitas pendidikan di SMKN 1 Mundu perlu adanya alokasi tambahan, baik lewat komite, maupun BLUD SMKN 1 Mundu.
Sementara, anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menekankan pada calon pemimpin baik di tingkat pusat hingga daerah tidak mengkampanyekan sekolah gratis. Pasalnya untuk meningkatkan mutu sekolah tidak bisa hanya mengandalkan dana bantuan operasional khususnya di jenjang SMK.
Komisi V DPRD Provinsi Jabar siap menyampaikan aspirasi tersebut khususnya SMK harus diberikan kewenangan penuh, agar sekolah bisa lebih leluasa dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan siswanya
