BLT Inflasi Di Kab. Cirebon Jadi Temuan BPK

Belasan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon masuk sebagai penerima bantuan langsung tunai 2022.

Tiga belas aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, masuk dan terdaftar sebagai penerima bantuan langsung tunai 2022. Selain itu, ada juga 53 orang pasangan ASN yang masuk kedalam daftar penerima BLT dampak inflasi.

Padahal, bantuan langsung tunai dampak inflasi sebelumnya diperuntukkan bagi kalangan ojek, nelayan, dan UMKM. Para penerima BLT yang tercatat sebagai ASN pun saat ini harus mengembalikan bantuan yang diterima setelah ada temuan badan pemeriksa keuangan BPK. 

Baca Juga: ASN Pemkab Brebes Langsung Kerja

Dinas Sosial Kabupaten Cirebon pun masih melakukan koordinasi dengan inspektorat untuk menindaklanjuti temuan BPK. Menurut Kabid PFM Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten Cirebon menyalurkan bantuan langsung tunai dengan total 6 milyar lebih, dan data yang digunakan merupakan data dari dinas yang mengusulkan. 

Sementara, data nelayan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, data ojek dari Dinas Perhubungan dan data UMKM berasal dari Dinas Koperasi. Menurut Kepala Bidang PFM, ada sejumlah hal yang menjadi pedoman dalam penyaluran BLT, salah satunya ASN yang terdiri dari PNS dan P3K tidak boleh terdaftar sebagai penerima BLT. Selain itu, pasangan dari ASN juga tidak boleh menerima BLT, yang kemudian persoalan BLT di Kabupaten Cirebon menjadi temuan BPK. 

Dilain isi, total bantuan langsung tunai yang menjadi temuan ASN yakni sebesar 29 koma tujuh ratus juta rupiah. Dan sebagian besar diklaim sudah melakukan proses pengembalian.